Bupati Haris Sampaikan Siapkan Anggaran 1 Triliun untuk Perbaikan Jalan

Probolinggo, HB.net - Ada yang menarik saat Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, Haris Damanhuri dan Fahmi AHZ saat "ngantor" di ujung timur Kabupaten Probolinggo yakni Kecamatan Pakuniran.

Saat bersama seluruh jajaran OPD dan Ketua DPRD, Oka Mahendra itu, Bupati Haris menyampaikan jika dirinya bakal menyiapkan anggaran sekitar 1,47 triliun untuk mengoptimalkan infrastruktur yakni jalan.

"Kami akan gaspol dua sampai tiga tahun ke depan. Bahkan kami akan bangun pabrik paving untuk mendukung pembangunan jalan. CSR perusahaan juga kami dorong untuk mendukung infrastruktur. Termasuk anggota DPRD kami minta agar pokirnya juga untuk infrastruktur. Dalam hal ini, kepala desa juga harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan," ujar Gus Haris kepada seluruh Kades Se-Kecamatan Pakuniran dan Perangkat Desa.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan, penyerahan secara simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan perangkat desa, BPD, RT, RW dan kader posyandu serta bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan bantuan jaminan hidup ODKB (orang dengan kecacatan bekas) dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo.

Bupati Haris juga mengatakan program Ngantor di Kecamatan merupakan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat. "Ini bagian dari ikhtiar nyata kami untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat serta mengurai berbagai persoalan daerah," katanya.

Menurut Bupati Haris, dalam program Ngantor di Kecamatan ini Sekda hingga para kepala perangkat daerah turut hadir langsung di kecamatan sebagai bentuk empati dan keseriusan menyelesaikan masalah dari akar. “Kita tidak hanya menunggu laporan di kantor, tapi melihat langsung kondisi di lapangan. Ini penting agar kebijakan lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Wakil Bupati, Fahmi AHZ menambahkan bahwa sektor pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah (Madin) juga menjadi perhatian. Saat ini sedang berlangsung verifikasi ulang terhadap data Madin, karena ditemukan banyak yang fiktif.

“Kami sudah koordinasi dengan Kemenag. Insyaallah dengan selesainya verifikasi, akan ada regulasi yang jelas dalam bentuk Perda Fasilitasi Pesantren,” ungkapnya. (ndi/diy)