Dewan Berharap IKD Terkoneksi ke Seluruh Layanan

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendorong Dispendukcapil agar Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa lebih dimasifkan agar ke depan bisa berfungsi di semua layanan.

Dewan Berharap IKD Terkoneksi ke Seluruh Layanan
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko .

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendorong Dispendukcapil agar Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa lebih dimasifkan agar ke depan bisa berfungsi di semua layanan. Bahkan di lintas dinas dan instansi, termasuk di perhotelan.

Dia akan menggelar pertemuan dengan lurah dan camat untuk mendorong mereka bergerak lebih massif. Supaya warganya menggunakan layanan adminduk secara mandiri.

“Karena diharapkan sebenarnya pada gelaran pemilu kemarin di tahun 2024, IKD ini bisa menggantikan KTP secara fisik. Ini akhirnya kita menetapkan sebagai sebuah target untuk Dispendukcapil bahwa IKD ini harus tuntas sebelum gelaran pemilu di 2029,” ujar Yona, Rabu (18/6).

Pria yang akrab disapa Cak YeBe ini menyampaikan agar Dispendukcapil Kota Surabaya bisa menggerakkan jajaran terendah, yakni camat dan lurah guna menuntaskan ketercapaian IKD menggantikan fungsi KTP secara fisik. Karena itu, layanan mandiri IKD ini kita dorong semasif mungkin.

Menurutnya, tentang fungsi IKD itu sendiri supaya kadispendukcapil bisa memberikan sebuah intervensi kepada dinas dan instansi terkait, termasuk perbankan agar IKD ini bisa difungsikan untuk syarat-syarat dalam hubungan perbankan termasuk di PHRI. “Bahwa dalam hotel pun kami meminta agar Dispendukcapil menjalin kerja sama bisa difungsikan. Biasanya kalau kita check in di hotel harus menggunakan KTP fisik, maka seharusnya IKD ini bisa difungsikan,” paparnya.

Ditanya terkait jumlah penduduk yang mencapai 3 juta lebih dengan rencana pemekaran Daerah Pemilihan (Dapil) di Pemilu 2029, Yona menjawab bahwa hal itu nanti akan dibahas berikutnya. Karena pihaknya masih harus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu serta Pemkot Surabaya sendiri.

"Dalam waktu dekat kita akan memanggil rekan-rekan KPU dan Bawaslu Kota Surabaya dulu terkait dengan wacana jumlah penduduk kita yang sudah bertambah. Kalau pemilu lalu kan yang diambil dari tahun 2022 semester kedua. Saat itu masih 2,9 juta sekian. Hanya kurang 2 ribu saja,” beber Cak YeBe.(lan/rd)