Habiskan Anggaran Rp 60 Miliar, Pemkab Tuban Belum Berhasil Atasi Korona

TUBAN, HARIANBANGSA.net - Pemerintah Kabuaten (Pemkab) Tuban hingga saat ini belum berhasil mengatasi pencegahan laju pasien positif korona di bumi wali. Terbukti, sampai saat ini data pasien terkonfirmasi positif korona dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terus bertambah.

Menurut data di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, saat ini jumlah teekonfirmasi positif korona ada 40 pasien. Sedangkan, untuk kasus PDP meningkat hingga 61 orang yang dinyatakan sembuh 26 orang, dalam perawatan 21 orang dan meninggal dunia 14 orang.

Bupati Tuban, H Fathul Huda pun mengakui, jika pasien positif korona di bumi wali terus bertambah. Ia menyabut, bertambahnya pasien karena warga masih abai, bandel dan tidak mematuhi aturan protokol penanganan korona yang ditetapkan pemerintah. Tak hanya itu, meski perbup Nomor 19 Tahun 2020 tentang penggunaan masker yang disertai sangsi sudah diterbitkan. Ternyata hal itu belum mampu memberi efek jera.

"Kami sudah melakukan evaluasi dengan tim gugus tugas kabupaten serta kecamatan. Ternyata ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Salah satunya tidak menggunakan masker, masih berkerumun dan cangkruk bergerombol hingga tengah malam," beber Bupati Huda setelah menggelar evaluasi penanganan virus korona di depan gedung Pemkab Tuban, Rabu (27/5).

Kata bupati, sejak adanya evaluasi ini Forkompimda sepakat bakal menindak tegas bagi pelanggar atau tidak menggunakan masker. Tentunya sangsinya diberi pembinaan hingga penutupan bagi pemilik lapak atau penjual.

Disamping itu, pemkab terus menekan potensi penyebaran korona yang berada di pasar, swalayan Samudra, Bravo, Indomaret dan Alfamart serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dari tempat itu pihak pengelola diintruksikan agar segera melakukan rapid test. Sebab, lokasi itu sangat rawan menjadi penyebaran. Selain itu, untuk jam buka cafe di Tuban bakal dibatasi buka dan tutupnya.

"Dalam minggu ini seluruh karuawan di lokasi akan segera kami suruh rapid test. Dan kami sudah memesan alat rapid test sebanyak 12.000 buah," tutur Fathul Huda.

Pemkab Siapkan Anggaran Rp 241 Miliar

Dalam menghadapi pandemi korona ini Pemkab Tuban sudah menyiapkan anggaran Rp 241 miliar. Sejauh ini untuk penanganan pasien korona dan pencegahan sudah menelan biaya Rp 20 miliar. Sedangkan, untuk bantuan sosial yang diberikan kepada warga terdampak sebesar Rp 60 miliar. Bansos tersebut belum termasuk anggaran dari BLT DD dan anggaran tambahan dari Pemprov Jatim. Sementara anggaran akan terus bertambah sesuai dengan dinamika perkembangan pandemi covid19 dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

"Jika dikalkukasi setiap pasien PDP berat dan pasien positif menelan biaya sebesar Rp 40 hingga Rp 50 juta," paparnya.

Diketahui, bansos dari kemensos ada 3 jenis. Yakni, PKH bansos KK miskin bersyarat sejumlah lebih dari 52.000 KPM,  BPNT bansos pangan sejumlah 105.970 KPM, nominal Rp. 200.000 per KPM, BLT kemensos sejumlah 39.143 KPM selama tiga bulan sebesar Rp. 600.000. Terakhir, BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban adalah Rp. 57.024.453.300 untuk 29.651 KPM di 311 Desa. (wan/ns)