Kominfo Jatim Gelar FGD Infrastruktur TIK, Samakan Persepsi Backbone Interkonektivitas

Trenggalek, HARIANBANGSA.net - Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim menggelar Forum Group Discussion (FGD) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bertema Forum Infrastruktur jaringan backbone. Kegiatan dibuka langsung Kepala Dinas Kominfo Prov Jatim, Drs Benny Sampirwanto MSi, di hotel Bukit Ja'as Permai Trenggalek, Rabu (11/11) malam.

Kegiatan bertujuan menyamakan persepsi dan sinegritas terhadap kebijakan pembangunan jaringan TIK intra pemerintah daerah di Jawa Timur. Perkembangan dan problematika teknologi komunikasi dan informatika semakin pesat yang dampaknya juga semakin berpengaruh pada kehidupan masyarakat termasuk dalam tata kelola pemerintahan.

Benny menambahkan, beberapa waktu yang lalu Jawa timur telah melaunching East Java Smart Province (EJSP) yang diharapkan bisa mendukung pengembangan ekonomi Jawa Timur dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Melalui  EJSP Jatim diharapkan bisa mewujudkan sistem data digital yang terintegrasi guna menciptakan pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel.

"Pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 95 tahun 2018 dengan tujuan supaya tata kelola pemerintahan kita lebih bersih efektif transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Benny, Pemprov juga telah membangun dan mengembangkan Data center secara mandiri untuk menampung seluruh aplikasi yang telah dikembangkan setiap OPD maupun pemerintah kabupaten/kota. Pembangunan Data center tersebut telah dilengkapi back-up system yang mandiri berupa disaster recovery center (DRC).

Menurut Benny, agar EJSP segera terealisasi dengan baik maka perlu didukung oleh jaringan teknologi informasi dan telekomunikasi yang optimal dan juga efisien yang memungkinkan antar komputer di lingkungan pemerintah berada dalam satu jaringan melalui pertukaran data secara internet.

"Kami berharap melalui kegiatan ini bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan terhadap penyusunan backbone menjadi satu persepsi dan interkonektivitas," tuturnya.

Kepala Seksi Pemeliharaan Bidang Infrastruktur Jaringan TIK, Ir Agung Martono, mengatakan, kegiatan ini juga untuk memetakan  kesiapan pembangunan jaringan intra pemerintah daerah di Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan Perkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Sejak masa pandemi Covid banyak masyarakat  yang memanfaatkan teknologi informasi. Jika sebelumnya pekerjaan bisa dilakukan dengan tatap muka, sejak adanya pandemi pekerjaan dilakukan secara virtual.

"Sekarang ini Dinas Kominfo menjadi primadona, karena peranan Kominfo sangat diperlukan," katanya.

Kemudian dia memberikan gambaran seperti apa pembangunan jaringan infrastruktur backbone tersebut. Menurut dia yang di lakukan dalam pembangunan jaringan infrastruktur backbone adalah dengan menggelar sarana berupa jaringan viber optic.

“Nanti satu OPD dengan OPD lainnya keterhubungannya dengan Dinas Kominfo sebagai pusat datanya,"jelas dia.

Mereka yang dilibatkan dalam pembangunan jaringan infrastruktur backbone kata Agus lebih lanjut yang pasti adalah pihak ketiga, selain itu juga dari pihak pemangku kepentingan.

(Dinas Kominfo Gelar FGD pentingnya jaringan infrastruktur backbone yang diikuti seluruh dinas Kominfo di Jatim.)

Alasan perlunya pembangunan jaringan infrastruktur backbone kata dia, agar data yang dibutuhkan oleh OPD yang membutuhkan data dengan OPD penyumplai data lebih cepat lagi.  Selain itu data dimasing-masing OPD baik yang berbentuk tulisan atau gambar bisa dipastikan selalu update.

"Sehingga informasi yang diberikan pada masyarakat menjadi lebih cepat lagi,"uarai dia.

Dalam pembangunan jaringan infrastruktur backbone nantinya tidak menutup kemungkinan terjadi ego sektoral antar OPD. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut kata Agus dibutuhkan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh kepala daerah.

Selain itu dibutuhkan pula pendekatan pendekatan, bahwa data ini bukan untuk kepentingan Kominfo atau untuk kepentingan OPD.

Dengan adanya pembangunan jaringan infrastruktur backbone di harapkan seluruh data dimasing masing OPD akan tersentral pada Dinas Kominfo. Dengan demikian masyarakat nantinya juga akan menerima keuntungan berupa proses layanan yang lebih cepat lagi.

Berbicara tentang anggaran pembangunan infrastruktur jaringan, Agus menerangkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jaringan di tiap daerah tentu bervariasi. Hal itu tergantung dari radius antar OPD di masing masing kabupaten kota di seluruh Jawa Timur.

"Kalau membangun backbone sepanjang 50 kilometer itu paling tidak di butuhkan anggaran 14 miliar rupiah. Sementara jika membangun jaringan infrastruktur backbone di seluruh Jawa Timur tentu akan membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi,"terang dia.

Lebih jauh Agus menjelaskan, dalam pembangunan infrastruktur jaringan nantinya tiap-tiap pemerintah daerah apakah akan membangun sendiri atau memanfaatkan pihak ketiga.

Pemateri dari PT Fangbian Iskan Coporindo, Adri Irianto menyampaikan, dengan jaringan backbone fiber optik (FO) bisa menghubungkan dengan banyak jaringan, mengkoneksikan titik/instansi pemerintah satu ke instansi yang lain.

Kendala bagi ISP (internet service provider) sebelum adanya jaringan backbone, FO banyak menyebabkan kerusakan karena faktor alam (petir, hujan), namun pemasangan FO ada di bawah tanah sehingga meminimalisir bencana alam. (man/ns/jtnr)