Pj Gubernur Ngebut Selesaikan Penyusunan APBD
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur.
Surabaya, HARIANBANGSA.net - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur. Rapat ini dalam rangka pengambilan sumpah dan janji pimpinan DRPD Jawa Timur masa jabatan 2024-2029. Acara ini diadakan di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis (24/10).
Pengambilan sumpah atau janji pimpinan DPRD Jatim ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kemendagri No. 100.2.1.4-4319 Tahun 2024 dan No. 100.2.1.4-4326 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Adapun pimpinan DPRD Jatim saat ini dijabat oleh M. Musyafak sebagai ketua, dan empat orang lainnya sebagai wakil ketua. Di antaranya Deni Wicaksono, Hidayat, Blegur Prijanggono serta Sri Wahyuni. "Selamat kepada pimpinan DPRD Jatim yang tadi sudah diambil sumpah dan janjinya," kata Adhy Karyono usai menghadiri rapat paripurna.
Pj. Gubernur Adhy menyampaikan optimisme tahapan-tahapan perencanaan APBD Jatim TA 2025 akan bisa dituntaskan dalam waktu dekat. Pasalnya, dalam rapat paripurna kali ini alat kelengkapan DPRD Jatim juga telah ditetapkan. "Kita hemat satu hari ini dan kita langsung bisa menyusun rencana jadwal dengan bamus dan bisa menyusun melanjutkan untuk tahapan perencanaan anggaran 2025," ucapnya.
Adhy mengatakan, penetapan pimpinan DPRD Jatim beserta kelengkapannya menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kelancaran dari proses perencanaan APBD Pemprov Jatim tahun 2025. Pasalnya, anggaran untuk tahun selanjutnya akan ditetapkan setiap tanggal 10 November. "Kita bisa menyelesaikan dan tentu anggota baru bisa ikut menyusun dengan tenang dan dalam waktu yang limitnya masih cukup," sebutnya.
Adhy menegaskan, Pemprov Jatim telah menentukan prioritas pembangunan yang memang dalam sudah tertuang dalam RPJMD maupun RKP 2025. Selain itu, Pemprov Jatim juga sudah membahas program-program baru. Termasuk mengantisipasi program-program dan kebijakan dari pemerintah pusat dengan presiden yang baru.
"Mudah-mudahan pembahasan berikutnya lebih mengerucut lagi. Intinya bagaimana dukungan anggaran kita untuk program-program prioritas yang langsung berdampak pada masyarakat di bidang kesehatan pendidikan sosial itu yang penting," jelasnya.(dev/rd)