Dampak Kenaikan BBM, Pemkot Salurkan Bantuan Kepada 1.573 Petani

Penyaluran BLT dilaksanakan Oktober-Desember dengan besaran masing-masing Rp 450 ribu per orang.

Dampak Kenaikan BBM, Pemkot Salurkan Bantuan Kepada 1.573 Petani
Sekda saat membagikan BLT akibat kenaikan BBM di Aula DPKPP.

Probolinggo, HB.net - Dampak kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 1.573 petani. Penyerahan bantuan itu sebagai bentuk penanganan dampak inflasi yang terjadi paska kenaikan BBM.

Penyaluran BLT dilaksanakan Oktober-Desember dengan besaran masing-masing Rp 450 ribu per orang. Penyaluran ini akan dilakukan selama 3 hari pada (22-24 /11/2022), dengan rincian di hari pertama sebanyak 692 petani, hari kedua 613 petani dan hari ketiga 268 petani.

“Sebelumnya (9/11) telah dibagikan BLT bagi nelayan sesuai dengan PMK Nomor 134 tahun 2022 bagi 146 nelayan. BLT diberikan dalam 2 tahap, yang pertama sudah disalurkan untuk Oktober-November dan tahap kedua direncanakan di awal Desember sebesar Rp 150 ribu per orang,” ujar Sekda drg. Ninik Ira Wibawati.

Sekda Ninik berharap, penyaluran BLT ini dapat memberikan manfaat bagi petani di Kota Probolinggo. “Gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, jangan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat dan berikan untuk keluarganya,” pesannya.

Senada, Kepala DPKPP Aries Santoso menambahkan bagi petani yang belum bisa mengambil BLT hingga 24 November, pihaknya memberikan waktu tambahan pengambilan sampai 30 November.

 “Penyaluran BLT ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kenaikan harga BBM, sehingga ada beberapa kelompok masyarakat yang pasti terdampak. Kita pola secara bertahap penyalurannya untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan karena covid-19 juga belum mereda,” terangnya.

Aries juga menjelaskan persyaratan penerima manfaat harus yang sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ditambah persyaratan umumnya lainnya. Seperti warga yang memiliki KTP Kota Probolinggo, belum menerima bantuan sosial lainnya, dan tidak boleh PNS, TNI/Polri, BUMN dan BUMD.

“Bahkan kita juga sudah melakukan proses verifikasi, karena khawatir ada petani yang tercatat di data kami tetapi juga tercatat sebagai pelaku usaha UMKM di DKUPP. Karena yang bersangkutan tetap hanya bisa menerima satu bantuan saja, tidak boleh dobel,” bebernya.

Melalui penyaluran BLT ini, Aries berharap perekonomian nasional dan di daerah akan semakin membaik. “Alhamdulillah inflasi di negara kita masih terkendali, semoga ke depan ada perbaikan perekonomian sehingga dampak kenaikan harga BBM ini tidak menjadi masalah di 2023 atau ada upaya lain dari pemerintah pusat kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” tutupnya. (ndi/diy)