Pengganti Wawali Mojokerto Bukan Orang Lokal

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra dipastikan telah menetapkan calon wakil walikota (Wawali) pengganti Achmad Rizal Zakaria, yang telah berpulang ke Rahmatullah, beberapa waktu lalu.

Pengganti Wawali Mojokerto Bukan Orang Lokal
Bendahara DPC Gerindra Kota Mojokerto Sugiyanto. Yudi EP/ HARIAN BANGSA

Mojokerto, HARIANBANGSA.net - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra dipastikan telah menetapkan calon wakil walikota (Wawali) pengganti Achmad Rizal Zakaria, yang telah berpulang ke Rahmatullah, beberapa waktu lalu.

Sosok calon pengganti orang nomor dua di Pemkot Mojokerto yang disodorkan Gerindra ke Walikota Ika Puspitasari tersebut ternyata bukan lokal Mojokerto.

"Pak Udik Suhandono, wakil sekjen DPP Gerindra. Beliau anggota dewan (DPR RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madiun VIII, " papar Bendahara DPC Gerindra Kota Mojokerto Sugiyanto, Selasa (23/11).

Sejauh ini pihak Golkar sebagai partai pengusung pasangan Walikota Ika Puspitasari dan Wawali Achmad Rizal bersama Partai Gerindra belum mengumumkan pengganti almarhum. Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Kota Mojokerto Sonny Basuki Rahardjo menyampaikan pihaknya tak tergesa-gesa memutuskan pengganti Rizal karena masalah etika.

Menurut Sugiyanto, pihak DPP terpaksa menunjuk orang luar Mojokerto dengan berbagai pertimbangan. "Dari DPC tidak ada yang diusulkan maka DPD menunjuk Udik Suhandono. Sekarang tahapannya lagi dikomunikasikan dengan walikota, " Imbuhnya.

Sementara itu, pihak DPP juga tengah menggodok pengisian jabatan ketua DPC Gerindra yang ditinggalkan almarhum Achmad Rizal. Sugiyanto mengungkapkan, pengisian jabatan ketua DPC Kota Mojokerto masih dalam proses.

"Saat ini masih menunggu persetujuan dari ketua umum. Penunjukan ketua DPC itu atas inisiatif dari DPD Gerindra Jatim. Mekanisme di Gerindra memang begitu tak ada muscab (musyawarah cabang)," ungkapnya.

Jabatan tersebut berpeluang diisi oleh Sekretaris DPC Gerindra, yakni  Mochamad Harun dan Bendahara DPC Gerindra Sugiyanto sendiri. "Kalau sosoknya, ya bisa saya atau Pak Harun. Atau bisa juga dari DPP sendiri kalau pertimbangannya memang dirasa perlu. Karena di Gerindra itu mekanismenya memang seperti itu," pungkasnya. (yep/rd)