108 TPP Ikuti Peningkatan Kapasitas Mandiri

Melalui peningkatan kapasitas ini TPP juga diajak melakukan penguatan kebudayaan. Di tengah terkikisnya tradisi gotong royong karena munculnya pemikiran 'ada dana desa'.

108 TPP Ikuti Peningkatan Kapasitas Mandiri
TPP Bondowoso saat mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas di Aula Graha NU.

Bondowoso, HB.net - Sebanyak 108 tenaga pendamping profesional (TPP) se-kabupaten Bondowoso mengikuti peningkatan kapasitas mandiri yang diselenggarakan Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Bondowoso, di Graha NU, Kamis (26/05/2022).

Menghadirkan narasumber TPP Provinsi, sekaligus mewakili APDI Jatim, Maulana Solehodin. Pihaknya melakukan peningkatan kemampuan mendampingi kepada TPP pelatihan karena pendampingan terhadap desa yang berjalan selama 5tahun lebih. Ternyata, masih banyak hal yang sering menimpa Kepala Desa yang tersangkut hukum. Salah satunya karena Kades tak mampu mempertanggung jawabkan secara administratif.

Melalui peningkatan kapasitas ini TPP juga diajak melakukan penguatan kebudayaan. Di tengah terkikisnya tradisi gotong royong karena munculnya pemikiran 'ada dana desa'. "Pendamping harus diingatkan bahwa anda bukan hanya mendampingi proses dokumentasi. Tapi juga bagaimana memperkuat tradisi, kebersamaan," imbuhnya.

Selain itu, TPP dalam pelatihan ini diajak agar turut meningkatkan citra diri. Bukan hanya kemampuan teknis, tapi juga kemampuan analisa budayanya.

Korkab TPP Bondowoso, Andiono, mengatakan, peningkatan kapasitas dilakukan untuk menguatkan citra diri tenaga pendamping. Lebih-lebih sudah hampir 2 tahun karena pandemi Covid-19, belum ada kegiatan peningkatan diri.

Sekaligus untuk mempersiapkan sertifikasi pendamping yang dilakukan Asosiasi Pendamping Jawa Timur. Karena itulah, pendampingan ini juga dilakukan di beberapa zona di Jatim. Bondowoso sendiri masuk dalam zona ke satu. "Targetnya penguatan kapasitas, dan spirit pendamping biar muncul kembali," ujarnya.

Senada, Ketua APDI Bondowoso, Ubaidillah, pendamping selama ini bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap seluruh proses-proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan di desa. Namun, pendampingan semua itu secara luas tak hanya menekankan pada administrasi saja. Melainkan, lebih juga turut hadir bisa menjadi influence bagi masyarakat.

Karena itulah, dalam peningkatan kapasitas ini kembali ditekankan, diterangkan kepada TPP. "Sehingga nantinya kontruksi kegiatan desa seperti kemauan masyarakat. Bukan kemauan kepala desa, namun juga tetap selaras dengan visi misi Kades," pungkasnya. (gik/diy)