DPRD Gelar Rapat Paripurna, Agenda Jawaban Walikota Atas Raperda Perubahan Perda Nomor 6 Tentang RPJMD

Ketua DPRD, Abdul Mujib membuka acara sidang Paripurna. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada Walikota atas Jawaban PU Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan Perda Nomor 6 Tentang RPJMD Tahun 2019-2024.

DPRD Gelar Rapat Paripurna, Agenda Jawaban Walikota Atas Raperda Perubahan Perda Nomor 6 Tentang RPJMD
Sidang Paripurna Jawaban Walikota atas Perubahan RPJMD.
DPRD Gelar Rapat Paripurna, Agenda Jawaban Walikota Atas Raperda Perubahan Perda Nomor 6 Tentang RPJMD

Probolinggo, HB.net - DPRD Kota Probolinggo kembali menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Jawaban Walikota atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Kota Probolinggo Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019- 2024.

Kali ini, sidang Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, Abdul Mujib dan dua Wakil Ketua yakni Haris Nasution dan Fernanda Zulkarnaen. Hadir langsung Walikota, Habib Hadi Zainal Abidin dan seluruh anggota DPRD setempat.

Seperti sebelumnya, Paripurna ini juga diikuti Kepala OPD secara Hibrid dari ruangan kantornya masing-masing. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona yang masih merebak.

Ketua DPRD, Abdul Mujib membuka acara sidang Paripurna. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada Walikota atas Jawaban PU Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan Perda Nomor 6 Tentang RPJMD Tahun 2019-2024.

Dalam Jawabannya, Habib Hadi memaparkan jawaban atas PU dari Fraksi PDI-Perjuangan. Menurut Walikota, menanggapi perubahan yang dilakukan adalah penyesuaian secara teknis khususnya pada strategi dan arah kebijakan nomenklatur program.

"Indikator kinerja program dan capaiannya serta target kinerja pembangunan daerah yang terdampak perubahan kebijakan nasional, propensi serta kondisi pandemi," ujar Walikota atas jawabannya.

Tak hanya itu, Walikota juga menanggapi kekosongan jabatan Ekselon II. Menurutnya, dirinya mengambil langkah dengan melaksanakan kegiatan seleksi terbuka dalam rangka pengisian jabatan ekselon II tahun 2021.

"Tahun ini menggelar seleksi kekosongan diantaranya Kadiskominfo, Kadis Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Inspektur. Kami berupaya seoptimal mungkin agar dapat dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku," terangnya.

Tak hanya PDI-P. Jawaban Walikota juga diberikan kepada Fraksi yang lain. Untuk Fraksi Golkar, jawaban Walikota atas terobosan baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disaat Pandemi. Salah satunya, akselerasi peningkatan stabilitas iklim investasi melalui peningkatan daya tarik investasi kwalitas koperasi.

"Kedua, percepatan daya saing industri dan perdagangan melalui peningkatan kapasitas pelaku ekonomi," imbuhnya. (ndi/diy)