Inginkan Pembenahan Sektor Pendidikan dan Pertanian,  PMII dan GMNI Wadul Pemkab Bangkalan

Mereka menyuarakan perlu adanya pembenahan di sektor pendidikan dan pertanian, yang dinilainya selama ini banyak kekacauan.

Inginkan Pembenahan Sektor Pendidikan dan Pertanian,  PMII dan GMNI Wadul Pemkab Bangkalan
Aksi mahasiswa gabungan dari PMII dan GMNI Bangkalan ketika mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, HB.net - Puluhan mahasiswa gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangkalan, mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Mereka menyuarakan perlu adanya pembenahan di sektor pendidikan dan pertanian, yang dinilainya selama ini banyak kekacauan. Seperti banyak pungli di ruang pendidikan, dan minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian yang sudah mengalami deagrarianisasi.

Seperti yang diungkapkan Kordinator masa PMII, Samsul Anwar bahwa beberapa bulan yang lalu banyak aduan yang masuk pada posko yang didirikannya tentang pungli di beberapa lembaga pendidikan.

"Banyak yang melapor ke kami, seperti SMAN Arosbaya, SMKN Tanjung Bumi, SMAN Kamal , SMPN Arosbaya SMPN2 Bangkalan dan MTsN Bangkalan. Siswa diwajibkan memesan atau membeli atribut sekolah terhadap koperasi sekolah dengan harga yang cukup fantastis hingga mencapai Rp 1,5 juta," ungkapnya, Selasa (31/10/2023).

Seragam yang dipatok dengan harga 1,5 juta itu, siswa mendapatkan kain batik, kain rok, kaos kaki, kerudung, ikat pinggang dan baju olahraga. Harga itu, menurutnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga dipasaran.

"Oleh karena itu, kami meminta Pj Bupati Bangkalan harus melakukan pembenahan perbaikan di sektor pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Hentikan jual beli seragam dengan harga tidak wajar dalam bentuk kebijakan yang sah," pinta Samsul.

Sementata koordinator aksi dari GMNI Bangkalan, Hasan Basri yang fokus terhadap persoalan agraria dan pertanian mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir banyak lahan pertanian yang beralih fungsi karena banyaknya pembangunan perumahan.

"Segera hentikan alih fungsi lahan produksi pertanian, Bangkalan harus tegak lurus terhadap regulasi untuk kesejahteraannya petani. Kemudian realisasikan Perda No 5 Tahun 2013 Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan," ujarnya.

Meski begitu, masa aksi kecewa tidak bisa menyampaikan aspirasi secara langsung pada Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie. Aksi tersebut hanya ditemui Asisten Pemerintahan, Ismed Efendi.

"Pak Pj sedang di Jakarta sejak jumat siang, sehingga tidak bisa meneui para mahasiswa, dan para mahasiswa sudah mengecek sendiri tadi ke ruangannya," katanya. (fat/uzi/ns)