Pertamina EP Tandatangani Protap Cegah Tumpahan Minyak

Banyuwangi, HARIAN BANGSA - PT Pertamina EP Asset 4 bersama 13 Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menandatangani prosedur tetap (Protap) penanggulangan tumpahan minyak.

Salah satu bentuk risiko yang dapat terjadi di lapangan migas, utamanya yang berada di wilayah lepas pantai (offshore), adalah terjadinya tumpahan minyak. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menanggulangi kejadian tumpahan minyak, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama 13 KKKS di wilayah kerja Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menerbitkan protap tumpahan minyak. Ini sekaligus menyelenggarakan latihan gabungan penanggulangan tumpahan minyak di Banyuwangi, belum lama ini.

"Target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah dan rencana SKK Migas menuju produksi minyak 1 juta BOPD di 2030 jangan sampai mengabaikan aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan (K3LL). Untuk itulah SKK Migas merumuskan protap ini agar potensi risiko kecelakaan kerja dapat dihindari dan diminimalkan dampaknya," ucap Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dalam acara tersebut.

Senada dengan yang disampaikan oleh SKKMigas, Asset 4 General Manager PT Pertamina EP, Agus Amperianto menyatakan bahwa mengingat lokasi kerja Asset 4 ada yang beroperasi di laut, maka protap ini sangat perlu untuk diadakan agar apabila terjadi operation failure di laut.

"Di area kami, terdapat poleng field yang 90 persen area operasinya berada di laut. Penunjang produksi dari poleng field untuk minyak sebesar 2.754 BOPD atau 102,85 persen dari target dan gas 4.050 MMSCFD atau 101,08 persen dari target didapatkan dari Platform BW, CW, dan DW dengan 9 sumur produksi yang berada di laut Jawa. Maka dari itu, kami merasa protap ini sangat penting. Karena kami bisa berkordinasi dengan KKKS dan instansi lainnya lebih mudah", ujar Agus.

Terlebih, lanjut Agus, dalam kondisi migas global yang sedang turun, maka sinergi dan kordinasi antara SKKMigas dan KKKS serta instansi lain bisa menjadi salah satu upaya agar industri hulu migas di Indonesia bisa survive.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa ini merupakan hal yang unik. Pasalnya, bupati diundang ke acara hulu migas. Sementara di Banyuwangi tidak ada atau belum ditemukan potensi migasnya.

"Tahun ini Banyuwangi mempersiapkan sedikitnya 123eEvent berskala nasional dan internasional. Dan semuanya tidak melibatkan EO. Semua dikerjakan oleh PNS dan melibatkan masyarakat. Sehingga biaya yang dikeluarkan sangat efisien dan masyarakat Banyuwangi merasa ikut terlibat dalam membesarkan daerahnya", jelas Anas.(mid/rd)