Turunkan Pengangguran dan Entas Kemiskinan, Disnakertrans Jatim Sinergi dengan LPK Swasta

Sinergi ini diharapkan bisa menambah lebih banyak  jumlah lulusan LPK yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dan terserap di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

Turunkan Pengangguran dan Entas Kemiskinan, Disnakertrans Jatim Sinergi dengan LPK Swasta
Dwi Andriyani Suryati didampingi Silvia Guma Daryanti menyerahkan sertifikat akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Tahun 2023.

Surabaya, HB.net –Salah satu upaya mengurangi angka pengangguran terbuka yang juga berdampak pada penurunan kemiskinan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Pelatihan dan Produktivitas (Latpro) bersinergi bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang ada di Jawa Timur.

Sinergi ini diharapkan bisa menambah lebih banyak  jumlah lulusan LPK yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dan terserap di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

Kepala Disnakertrans Jatim Sigit Priyanto melalui Kepala Bidang Latpro (Pelatihan dan Produktivitas), Dwi Andriyani Suryati, S.Sos., M.M menyampaikan pentingnya peran dan fungsi LPK swasta. Selain mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan pelatihan vokasi yang programnya telah terakreditasi juga mempunyai kapasitas latih yang cukup tinggi dengan jumlah pelatihan yang beragam dan jumlah penempatan di banyak sektor.

LPK swasta yang terakreditasi dengan 8 kerangka mutu pelatihan kerja. "Apabila dari 8 standard tersebut bisa dipenuhi oleh LPK, maka proses akreditasi bisa dilaksanakan. Untuk itu sertifikasi menjadi penting dalam jaminan mutu lembaga pelatihan yang dilaksanakan," ungkap dia.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur juga menyerahkan sertifikat akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Tahun 2023 dan sekaligus pembinaan kelembagaan pelatihan tahun 2024, di kantor Disnakertrans Jatim, Senin (26/2)

Di tempat yang sama Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Bidang Latpro Disnakertrans Jatim, Silvia Guma Daryanti SP mengatakan, di Jawa Timur sebanyak 2076 LPK swasta.

"Jika masing masing masing LPK swasta bisa melaksanakan akreditasi lembaganya, maka tidak menutup kemungkinannya LPKS tersebut bisa diberikan Bantuan Program Pelatihan untuk dilaksanakan, sehingga meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan SDM kompeten di Jawa Timur. Dan hasilnya akan lebih banyak lulusan berkompetensi serta penyerapannya baik di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja," ungkapnya.

Untuk itu, ia juga  menambahkan,  program pelatihan LPK terakreditasi diharapkan bisa melaksanakan MoU (pemandatanganan kerjasama) dengan dunia usaha atau dunia industri sebagai dasar kerjasama dalam rangka penempatan kerja setelah dilatih. (mid/ns)