Bank UMKM BPR Jatim Perlu Terobosan
DPRD Jawa Timur berharap agar Bank UMKM-BPR Jatim bisa mengucurkan kredit lunak untuk membantu petani dan sektor UMKM bangkit dari pandemi Covid 19.
risky
Oct 6, 2021 04:33
0
Surabaya, HARIAN BANGSA.net - DPRD Jawa Timur berharap agar Bank UMKM-BPR Jatim bisa mengucurkan kredit lunak untuk membantu petani dan sektor UMKM bangkit dari pandemi Covid 19. Jika disetujui, penyertaan modal yang diberikan Pemprov Jatim nantinya harus disalurkan agar para petani dan pelaku UMKM bisa segera mengembangkan usananya.
"Harapan saya dengan adanya perda tentang penyertaan modal yang masih dalam proses dibawah ke mendagri, kami menginginkan visi misi dibuat dan anggaran dimunculkan agar bisa action di tengah masyarakat," ujar anggota komisi C DPRD Jatim Agusdono Wibawanto, Selasa (5/10).
Menurutnya, Bank UMKM-BPR bisa mendampingi sektor UMKM dan membantu sektor pertanian serta turunannya. Dengan begitu, ketika mereka mendapatkan dana maka dapat mengembangkan sektor usahanya masing masing," lanjutnya.
Politisi senior Partai Demokrat itu berharap agar kucuran penyertaan modal kepada Bank UMKM Jatim bisa mendongkrak ekonomi di Jatim.
Pasalnya, selama pandemi Covid 19, sektor ekonomi banyak terkena dampak sehingga mengalami kemunduran. Kondisi itu sangat memukul masyarakat kelas menengah kebawah, yang terdampak langsung terutama selama pelaksanaan PPKM darurat.
"Dengan adanya penambahan modal nanti juga bisa mendorong menumbuhkan sektor ekonomi kelas menengah kebawah. Selama ini masyarakat kelas menengah lagi susah susahnya untuk bergerak di sektor usaha karena dampak pandemi. Dengan adanya modal bisa memaksimalkan potensi itu dan Bank UMKM seperti Bank Jatim," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C Abdul Halim mendorong agar Pemprov Jatim memberikan politik anggaran kepada pemkab dan pemkot yang sampai sekarang belum menyertakan modalnya di Bank UMKM-BPR. Hal ini, kata Halim, perlu dilakukan sehingga semua kota serta kabupaten yang ada bisa ikut memiliki keberadaan Bank UMKM-BPR.
"Dari data yang ada sampai saat ini masih ada 21 kota-kabupaten yang telah ikut penyertaan modal. Masih ada 17 kota-kabupaten yang belum ikut penyertaan modal. Padahal di 38 kota-kabupaten Bank UMKM-BPR telah memiliki kantor cabang," ujar kader muda NU itu.
Penyertaan modal kota-kabupaten kata politikus Partai Gerindra ini sangat diperlukan. Sehingga akan membuat kinerja Bank UMKM-BPR akan semakin meningkat.
"Belum lagi tingkat NPL Bank UMKM-BPR yang juga masih tinggi sampai saat ini dikisaran angka 7,5 persen. Ini kan juga kendala tersendiri. Sehingga perlu kebijakan ekstra terkait Bank UMKM BPR Jatim ini," pungkasnya. (mdr/rd)
