Di Bawah Kepemimpinan Bupati Bung Karna, Pemkab Situbondo Raih  WTP Tiga Tahun Berturut

Di Bawah Kepemimpinan Bupati Bung Karna, Pemkab Situbondo Raih  WTP Tiga Tahun Berturut
Bupati Situbondo, Karna Suswandi saat menerima penyerahan dokumen WTP dari BPKP Jatim di Sidoarjo Kamis (02/05/2024).

 

Situbondo, HB.net - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan bergengsi itu diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan diterima langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi di Ruang Auditorium Lantai II Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo pada Kamis 2 Mei 2024 lalu.

Opini WTP ini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Raihan ini merupakan WTP ketiga yang diraih Pemkab Situbondo di bawah kepemimpinan Karna Suswandi dan Nyai. Khoirani.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi menyampaikan, meskipun mendapat opini WTP dari BPK RI untuk ketiga kalinya, namun demikian masih ada beberapa program kerja yang perlu ditingkatkan ke depan agar lebih baik lagi.

"Ada tiga poin yang menjadi titik berat dari hasil pemeriksaan BPK, yaitu tentang retribusi, honorarium dan PJU yang belum didukung dengan bukti konsumsi listrik," ujarnya, Senin (06/05/2024).

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengatakan, jika sebelum dirinya memerintah  memang banyak pemasangan PJU yang tidak ada meteran listrik, namun saat pemerintahannya sudah diberlakukan setiap PJU harus menggunakan meteran listrik. Sehingga pengeluaran daerah bisa lebih jelas untuk konsumsi listrik PJU.

"Sebab jika tanpa meteran jika ada masyarakat yang menyambung ilegal dan tidak diketahui itu akan menjadi tanggungan daerah," ungkap Bupati Situbondo.

Di sisi lain, kata Bung Karna, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Situbondo Situbondo mengalami kenaikan yang signifikan. Dari Rp200 miliar pertahun menjadi Rp300 miliar pertahun.

"Karena dengan begitu, maka fiskal kita sudah mulai meningkat dengan demikian kemandirian fiskal akan bisa pemerintah kabupaten bisa dicapai. Sebab bantuan pemerintah pusat melalui DAU semakin lama mengalami penurunan, penurunan bantuan pusat ini akan berpengaruh kepada kemampuan fiskal daerah," tegasnya.

Menurut Bupati, peningkatan PAD merupakan satu-satunya cara yang harus dilakukan agar Kabupaten Situbondo bisa bersaing dengan daerah lain.

"Ini harus kita kejar. Sehingga ke depan kita bisa meningkatkan peran dan eksistensi pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat," pungkasnya. (sbi/ns)