Human Capital Index Jadi Pengukur Kinerja Pemerintah di 2025

Batu, HARIANBANGSA.net - Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh pemerintah daerah dan sektor terkait untuk mulai bersiap menyusun rencana program strategis jelang berlakunya perubahan indikator kinerja di Indonesia di tahun 2025.

Dimana perubahan tolok ukur pembangunan akan diubah dari yang semula diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi Indeks Sumber Daya Manusia atau Human Capital Index .

Hal itu disampaikan Khofifah saat hadir sebagai keynote speaker dalam Rakor Koordinasi Teknik Program Kesejahteraan Sosial Jatim tahun 2024, di Hotel Royal Orchids Garden Kota Batu, Senin (6/5).

“Rakor ini sangat strategis karena akan membahas teknis persiapan ketika indikator Human Development Index atau IPM yang biasa menjadi pengukur kinerja utama di semua level di pemerintahan Indonesia, akan diubah menjadi Human Capital Index atau Indeks Sumber Daya Manusia,” tegas Khofifah.

Menurutnya, PBB sudah mulai menerapkan hal ini sejak tahun lalu dan Indonesia akan mulai menerapkannya di tahun 2025. Khofifah menjelaskan bahwa berdasarkan metodologi Indeks Sumber Daya Manusia Bank Dunia ada tiga pilar yang harus diseriusi dalam pencapaian pengembangan Human Capital Index. Yang pertama adalah kemampuan bertahan hidup, kemudian pendidikan, dan ketiga adalah kesehatan.

Dengan mengacu pada tiga pilar tersebut di atas, maka perencanaan program pengentasan kemiskinan dan program kesejahteraan sosial, program-program peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, peningkatan keterampilan, dan produktivitas harus menjadi fokus utama untuk dicapai. Yang mana program di sektor tersebut harus disusun lebih matang agar bisa lebih berdampak signifikan.

“Di sini hadir Bappeda se-Jatim, juga dari Dinas Sosial dan penyusun program se Jatim, juga pilar sosial, tagana dan juga jatim social care. Penting bahwa program-program disusun dengan rigid agar memberikan signifikansi dampak dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan juga peningkatan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Terkait pengentasan kemiskinan, Khofifah menjelaskan bahwa sesuai UU No 13 Tahun 2011, penanganan fakir miskin harus terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk itu, di forum ini, ia memberikan penekanan tentang graduation system yang diterapkan pada para penerima manfaat PKH.

Untuk itu ke depan, Khofifah juga mendorong agar Jawa Timur bisa meningkatkan jumlah desa mandiri. Saat ini diketahui ada 2.800 desa mandiri di Jatim. Yang merupakan tertinggi secara kuantitatif di Indonesia. Semakin banyak desa mandiri maka kesejahteraan masyarakatnya juga bisa diungkit.

Di akhir, Khofifah juga berpesan tentang pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat. Program di tahun 2025 harus terus menyisir dan memastikan bahwa seluruh warga masyarakat telah masuk dalam jaminan kesehatan nasional.  “Universal health coverage ini sangat penting bagaimana seluruh masyarakat bisa tercover dalam jaminan kesehatan, saya rasa di Jatim universal health coverage juga terus meningkat,” tegasnya.

Dalam kegiatan ini hadir 200 orang yang terdiri dari 76 unsur kadinsos dan sungram, kepala Bappeda, kepala UPT dan peksos, pejabat administrator, dan subkor Dinsos, dan juga Forum Tagana.(dev/rd)