Wapres Resmikan MPP Among Warga, Kota Batu Terima Dua Penghargaan di Ajang KIPP

Terkait dengan hal ini, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin secara khusus meresmikan 26 MPP di Istana Wapres di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Wapres Resmikan MPP Among Warga, Kota Batu Terima Dua Penghargaan di Ajang KIPP

Kota Batu, HB.net  - Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu wujud reformasi birokrasi di Indonesia. MPP ini sekaligus menggambarkan bahwa seluruh pihak berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan hal ini, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin secara khusus meresmikan 26 MPP di Istana Wapres di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Hadir pula pada acara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas serta sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko yang secara khusus hadir dan menyaksikan peresmian MPP "Among Warga" Kota Batu oleh Wapres Ma'ruf Amin bersama MenPANRB Azwar Anas.

Kehadiran Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko juga dalam rangka menghadiri penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi tahun 2022.

Wapres secara khusus menyampaikan 5 arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.

“Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital,” ujar Wapres.

Kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS). “Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP digital,” tuturnya.

Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran. “Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas wapres.

Selanjutnya, bagi para pemimpin daerah diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.

“Para gubernur, bupati, dan sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” ungkap Wapres.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Abdullah  Azwar Anas menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, program-program reformasi birokrasi saat ini harus berdampak langsung pada masyarakat, bukan sekadar administrasi semata.

“Kementerian PANRB mengambil langkah strategis Reformasi Birokrasi (RB) tematik yang diharapkan bisa terinternalisasi dalam tata kelola pemerintahan sehingga menghasilkan gerak serentak dalam pemecahan isu strategis Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, Reformasi Birokrasi (RB) tematik berfokus pada empat hal. Yakni penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan prioritas aktual presiden. Sebelumnya, RB tematik pada fokus penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan di Yogyakarta pada 21 Oktober 2022.

Salah satu cara untuk mewujudkan RB berdampak adalah dengan menyediakan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat, yakni dengan menghadirkan MPP. Kehadiran MPP ini mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan maupun non-perizinan di satu tempat. Saat ini sudah ada 77 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN juga berharap agar Desain MPP Digital dapat segera diselesaikan sehingga dapat diadopsi di berbagai daerah.

“Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah lain, sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dapat dipastikan capaiannya,” ujarnya.

Sekadar diketahui, MPP Among Warga Kota Batu saat ini sudah terintegrasi dengan 26 UPP dengan 207 layanan kepada masyarakat. Gedung MPP Among Warga Kota Batu resmi beroperasi sejak tanggal 17 Oktoner 2022 setelah diresmikan Wali Kota Batu Hj. Dewanti Rumpoko tepat pada HUT Kota Batu ke-21.

Keberadaan MPP di Kota Batu ini dirasa penting dalam percepatan pelayanan masyarakat, terlebih di era kemajuan teknologi informasi saat ini. Hemat biaya, hemat waktu. Gedung MPP menghadirkan 22 macam pelayanan publik. Mulai BPJS Kesehatan, BPJS TK, perizinan, Samsat Polres Batu, dispendukcapil, Kejari Batu, Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga PDAM. Fasilitas penunjangnya juga lengkap, antara lain loket informasi, pojok baca, ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet, dan pusat ATM.

Yang patut disyukuri, Kota Batu di acara penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi 2022 juga berhasil menyabet dua penghargaan di ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022 dari Kemenpan RB. Yakni TOP 99 Inovasi PUSPAGA (Pusat Kesehatan Keluarga) DP3AP2KB dan TOP 45 Inovasi SIP BANGET Dinas Pariwisata. (asa/ns)