BKN Award 2021, Jatim Borong Penghargaan, Gubernur: Ini Motivasi Hadapai Tantangan ke Depan

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, BKN mengapresiasi pencapaian itu merupakan pencapaian bukti, ikhtiar dan upaya sungguh-sungguh dari masing-masing instansi baik Provinsi maupun Kabupaten, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

BKN Award 2021, Jatim Borong Penghargaan, Gubernur: Ini Motivasi Hadapai Tantangan ke Depan
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ketika menerima piagam penghargaan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana.

Surabaya, HB.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memborong penghargaan sebagai peraih juara satu dalam ajang BKN Award yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/11/2021) sore.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, BKN mengapresiasi pencapaian itu merupakan pencapaian bukti, ikhtiar dan upaya sungguh-sungguh dari masing-masing instansi baik Provinsi maupun Kabupaten, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

"Kinerja pemerintah ini bisa meningkat kalau ASN-nya itu tidak perlu memikirkan administrasinya, harapannya ini bisa memacu daerah-daerah, dan juga Provinsi Jatim sendiri untuk lebih meningkatkan kinerja dari pemerintah itu," ujarnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih pada BKN atas apresiasi yang telah diberikan. Penghargaan ini menjadi motivasi terutama di tengah gencarnya tantangan pemenuhan kebutuhan di tataran ASN dalam rangka peningkatkan kinerja pemerintah.

"Bagi kami dan seluruh daerah di Jatim, penghargaan ini menjadi bagian penting untuk menyiapkan bagaimana selurh ASN Jatim bisa memenuhi percepatan pemenuhan kebutuhan, sebab dewasa ini syarat dan pemenuhan kualifikasi sangat dibutuhkan," kata Khofifah.

Secara khusus dikatakan Khofifiah pada Kepala BKN, kini pemda sedang butuh detail plan dan panduan untuk pembangunan ASN khususnya di tengah derasnya arus konfersi ke jabatan fungsional. Dimana untuk jabata fungsional tertentu butuh sertifikasi tertentu.

"Saat ini banyak yang mulai konfersi, maka butuh plan of action agar bisa terpenuhi pada saat yang ditentukan. Dan tentu bukan hanya serifikasi tapi juga yang lebih penting adalah kompetensinya," pungkas Khofifah.

Dalam ajang skala nasional itu, Pemprov jatim memboyong gelar Juara 1 di dua kategori sekaligus dari total lima kategori yang ada. Pemprov Jatim menduduki peringkat satu untuk kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun. Serta juga menduduki peringkat satu untuk Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Tidak hanya itu, sembilan kabupaten kota di Jatim juga turut meraih peringkat yang membanggakan di sejumlah kategori. Untuk kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun diraih oleh empat pemda.

Dengan rincian Pemkab Kediri menduduki peringat 1, kemudian Pemkab Tulungagung menduduki peringkat 3, Kota Surabaya menduduki peringkat 3, dan Pemko Madiun menduduki peringkat 1.

Berikutnya untuk kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT diraih dua pemda, yaitu Pemkab Gresik menduduki peringkat 1, dan Pemkab Lumajang menduduki peringkat 3.

Selanjutnya untuk kategori Penilaian Kompetensi diraih dua pemda. Yiatu Pemkab Sidoarjo menduduki peringkat 2 dan Pemko Probolinggo menduduki peringkat 3. Dan terakhir untuk kategori implementasi penilaian kinerja diraih oleh Pemkab Lamongan menduduki peringkat 2. (dev/ns)