Jawab PU Fraksi, Bupati Malang Targetkan Penurunan Level PPKM

Di hadapan para wakil rakyat, Sanusi menargetkan menurunkan level PPKM di Kabupaten Malang. Politikus PDIP ini menyanggupi PPKM di wilayahnya bisa menjadi level 2.

Jawab PU Fraksi, Bupati Malang Targetkan Penurunan Level PPKM
Rapat paripurna di DPRD Kabupaten Malang dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Malang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021

Malang, HB.net  - Bupati Malang, Muhammad Sanusi menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna di DPRD Kabupaten Malang, Rabu (15/9/2021).

Di hadapan para wakil rakyat, Sanusi menargetkan menurunkan level PPKM di Kabupaten Malang. Politikus PDIP ini menyanggupi PPKM di wilayahnya bisa menjadi level 2.

"Penurunan level Covid-19 menjadi target kami. Secara anglomerasi memang masih level 3. Namun kami menargetkan pandemi ini bisa menjadi endemi," terang Sanusi saat sampaikan jawaban.

Sanusi mengungkap jika penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang salah satu yang terbaik.

Dilihat dari skala RT, saat ini sudah tidak ada RT di Kabupaten Malang yang berada di zona merah, 1 RT zona oranye, 75 RT zona kuning, dan sebanyak 14.871 RT zona hijau. Kepercayaan diri Sanusi dapat menurunkan level PPKM juga dipengaruhi capaian vaksinasi Covid-19.

Kata dia, vaksinasi Covid-19 Kabupaten Malang sudah mencapai 22 persen, atau sebanyak 457.156 orang telah tervaksin dari target sebesar 2.078.406 jiwa. Sanusi berharap pada evaluasi PPKM pada 13 September 2021 mendatang, Kabupaten Malang bisa mencapai level 2. Kendati percaya diri dengan mencanangkan target, Sanusi mengatakan pihaknya menuruti keputusan penentuan level evaluasi dari pemerintah pusat.

"Mudah-mudahan evaluasi (PPKM) ke depan ini bisa level 2. Kan penentuan level suatu daerah itu juga di dalam Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri). Di sana (Inmendagri) kita level 2 ya, level 2 nanti," tutup Sanusi.

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Malang mendorong Pemerintah Kabupaten Malang bertindak efektif dalam mewujudkan program pemulihan ekonomi nasional. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Kuncoro mengatakan DPRD Kabupaten Malang  terus mengawal realisasi kesejahteraan rakyat.

"Pemkab Malang ini bisa pro terhadap rakyat. Begitu kata kuncinya. Bisa benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini," ujar Kuncoro seusai menyampaikan teks pandangan fraksi-fraksi.

Kuncoro meminta Pemkab Malang teliti dalam melakukan pendataan warga atau sektor yang terdampak Covid-19.

"Titik tekannya pendataan angka kemiskinan harus tepat karena menyangkut pemberian bantuan dari pemkab maupun pemerintah pusat," imbuh politisi PKB itu.

DPRD Kabupaten Malang juga meminta Pemkab Malang agar melakukan inovasi dan evaluasi dalam program pemulihan ekonomi nasional.

"Selain itu, perlu juga perencanaan infrastruktur rumah sakit atau rumah bersalin khusus Covid-19. Ini perlu memperhatikan fenomena kematian ibu dan bayi akibat corona," ujarnya.

Selain vaksinasi Covid-19, Kuncoro menilai pemberian program ketahanan pangan bagi masyarakat juga harus direalisasikan.

"Selain dengan protokol kesehatan dan vaksinasi, pemulihan ekonomi juga harus didukung penguatan gizi. Bisa dilakukan lintas OPD (organisasi perangkat daerah) seperti dinas pertanian, perikanan dan peternakan," tutupnya. (thu/ns)