Komisi D DPRD Surabaya Minta Pemkot segera Realisasikan SPP Gratis SMA Siswa MBR

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah juga meminta agar program beasiswa untuk pelajar SMA/SMK/SMKLB/MA/MAK dan Paket C itu bisa terealisasi secepatnya.

Komisi D DPRD Surabaya Minta Pemkot segera Realisasikan SPP Gratis SMA Siswa MBR
Ketua Komisi D, DPRD Surabaya  Khusnul Khotimah

Surabaya, HB.net - Komisi D DPRD Surabaya meminta Pemkot segera merealisasikan SPP gratis bagi siswa SMA dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Hal ini sesuai dengan janji Pemkot Surabaya mengenai SPP gratis yang dicover Program Beasiswa SMA itu bisa dinikmati pada tahun ini.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah juga meminta agar program beasiswa untuk pelajar SMA/SMK/SMKLB/MA/MAK dan Paket C itu bisa terealisasi secepatnya.

"Paling lambat (terealisasi) akhir Januari ini," ujar Khusnul Khotimah.

Komisi yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat (kesra) tersebut menggelar rapat koordinasi secara hybrid dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Beasiswa yang mengcover SPP gratis jenjang SMA/SMK/MA tersebut adalah salah satu program unggulan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Khusnul yang akrab disapa Ning Kaka ini meminta Disbudporapar bekerja lebih keras lagi untuk merealisasikan SPP gratis tersebut.

Menurutnya, program beasiswa pelajar hingga Paket C itu harus secepatnya direalisasikan Supaya siswa MBR atau kurang mampu yang berhak menerima, mendapatkan kepastian apakah dia menerima atau tidak.

Berdasarkan data yang Khusnul terima dari Dinsos Surabaya, total penerima beasiswa itu sebanyak 8.730 siswa. Rinciannya sebanyak 8.676 untuk siswa SMA/SMK/SMKLB, 46 untuk siswa MA, dan delapan untuk siswa Paket C.  Angka ini lebih sedikit dari jumlah saat dilakukan pembahasan, yakni diplot untuk 13.515 siswa. Pada APBD 2022, Pemkot dan DPRD sepakat menganggarkan Rp 47,7 miliar untuk beasiswa pelajar tersebut.

Komisi D meminta data tersebut dipadukan dengan data yang ada di Kemenag yang untuk MA (Madrasah Aliyah), termasuk juga untuk anak-anak MBR Surabaya yang menjadi santri di pondok pesantren. Tidak hanya itu, juga untuk anak-anak MBR yang belajar di lembaga pendidikan Nasrani atau yang beragama selain Islam di Surabaya Raya.

Sementara Disbudporapar saat ini terus mempersiapkan diri agar pelaksanaan beasiswa pelajar itu berjalan baik, salah satunya adalah menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pemberian Bantuan Beasiswa.

"Disampaikan bahwa Perwali itu sudah on going dan akan diselesaikan maksimal pekan depan. Mudah-mudahan tuntas demi memberi layanan dasar pendidikan bagi warga Surabaya," tandas Khusnul.

Tahun ini berlaku Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkot. Sebelumnya, setiap urusan pendidikan termasuk beasiswa di bawah Dinas Pendidikan. Namun karena beasiswa pelajar SMA, maka di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga yang digabung dalam Disbudporapar.

Disbudporapar Surabaya memiliki beberapa program prioritas yang harus sukses. Program-program tersebut menjadi program andalan Wali Kota Eri Cahyadi, dan termasuk dalam janji kampanye Eri Cahyadi-Armudji dalam Pilkada tahun lalu.

SPP gratis SMA bagi siswa MBR itu harus berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Mengingat program ini adalah program baru, yang dikhawatirkan akan banyak kendala di lapangan.

"Bu Wiwiek (Kadis Disbudporapar) dan jajaran harus gaspol. Segera menyiapkan strategi guna percepatan pelaksanaan bantuan beasiswa bisa terlaksana dengan baik. Segera melakukan sinkronisasi data MBR dengan data siswa-siswi yang sekolah yang kewenangannya ada di Pemprov Jatim ini,” katanya. (lan/ns)