Pemkab Bakal Optimalkan TPPS Kecamatan Melalui Kampung KB

Pemkab mengumpulkan seluruh komponen Muspika diseluruh kecamatan untuk bersama-sama komitmen dalam penurunan stunting.

Pemkab Bakal Optimalkan TPPS Kecamatan Melalui Kampung KB
Seluruh stakeholder dikumpulkan bahas soal stunting.

Probolinggo, HB.net - Pemkab Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo melakukan optimalisasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan melalui Kampung KB (Keluarga Berencana) dalam penurunan stunting.

Pemkab mengumpulkan seluruh komponen Muspika diseluruh kecamatan untuk bersama-sama komitmen dalam penurunan stunting. Ada 200 orang yang dikumpulkan dan digembleng meliputi Camat, Kapolsek, Danramil, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas dan Kepala KUA se-Kabupaten Probolinggo.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, dr Anang Budi Yoelijanto, mengatakan stunting merupakan masalah serius. Sekitar 2-3 persen Pendapatan Domestik Bruto atau PDB hilang per tahun akibat stunting. 

“Dengan jumlah PDB Indonesia tahun 2020 sekitar Rp 15 ribu triliun maka potensi kerugian akibat stunting akan mencapai Rp 450 triliun,” ujarnya.

Stunting ini terjadi karena adanya gangguan pertumbuhan fisik, gangguan pertumbuhan organ, sistem kekebalan sehingga rentan sakit. Jika terjadi gangguan pertumbuhan metabolism maka akan terjadi penyakit degeneratif metabolik serta gangguan pertumbuhan otak yang bisa menyebabkan intelegensi dan FS luhur. 

“Semua ini tentunya akan menjadi beban keluarga dan Negara,” jelasnya. Menurutnya, saat ini sudah terbentuk Tim Pendamping Keluarga Berencana yang terdiri dari PKK, bidan dan tenaga kader KB di masing-masing kecamatan. 

Tim ini akan mendampingi keluarga sebagai upaya mencegah stunting. Sebab jika orang sudah stunting itu sulit untuk diterapi. Lebih baik dicegah mulai dari calon pengantin pada umur yang cukup, periksa ke puskesmas dan diberi vitamin.

“Harapannya ke depan ada pertemuan rutin oleh Ketua TPPS Kabupaten Probolinggo bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo untuk mengetahui sejauhmana pendampingan yang sudah dilakukan,” harapnya.

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, Waluyo Ajeng Lukitowati Luki, menyampaikan, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Probolinggo sangat berdampak pada capaian di Jatim. 

“Kalau di Kabupaten Probolinggo stunting tidak turun, maka secara signifikan tentunya akan berdampak pada penurunan stunting di Jawa Timur,” ungkapnya. (ndi/diy)