Jelang Pemilu, Pj Bupati Ugas Gelar Ikrar Netral Ingatkan ASN

Ugas menekankan, jika pihaknya memberikan wanti-wanti agar ASN Netral dalam Pemilu yang bakal digelar 14 Februari 2024 mendatang.

Jelang Pemilu, Pj Bupati Ugas Gelar Ikrar Netral Ingatkan ASN
Kegiatan saat Ikrar Netral ASN yang dipimpin Pj Bupati Ugas Irwanto.

Probolinggo, HB.net - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dipertarukan. Hal ini, ditegaskan Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto saat memberikan arahan terhadap ASN Pemkab setempat.

Ugas menekankan, jika pihaknya memberikan wanti-wanti agar ASN Netral dalam Pemilu yang bakal digelar 14 Februari 2024 mendatang.

"Seluruh ASN yang ada di Pemkab Probolinggo wajib netral. Tidak cawe-cawe politik praktis. ASN tidak boleh ikut-ikutan," tegas Ugas Irwanto, dalam Apel pagi dihalaman Kantor Pemkab setempat, Senin (06/11/2023).

Tidak hanya memberikan tekanan agar netral, Ugas Irwanto juga memimpin pembacaam ikrar bersama dan sekaligus penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai.

Kegiatan yang juga dihadiri pPj Sekda, Heri Sulistiyanto serta Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dilakukan Penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai.

Diawali dengan perwakilan ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Non ASN, sejumlah Kepala Perangkat Daerah (KPD) dan dilanjutkan dengan penandatanganan papan ikrar bersama oleh Pj Bupati Ugas, Pj Sekda Heri, Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu.

Selain di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo, pembacaan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai ini juga dilakukan secara serentak di masing-masing OPD dan Kecamatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Ugas Irwanto mengatakan memang masalah netralitas ini menjadi hal yang sulit bagi para ASN, tetapi kembali lagi dengan netralitas ini nantinya tidak akan membelenggu ASN. Yang penting fair dan tidak ikut-ikutan selesai semuanya.

Menurut Pj Bupati Ugas, netralitas ini memang ada tekanan dan menjadi prioritas dari Presiden RI Joko Widodo. Kalau bicara hukuman disiplinnya sebenarnya yang terberat bisa diberhentikan. Kalau dulu memang dianggapnya hanya sepele, tapi hari ini bisa turun pangkat, turun jabatan dan bisa diberhentikan.

“Saya tidak ingin ASN di Kabupaten Probolinggo ada masalah terkait dengan netralitas. Melalui apel ini kita bicara dari hati ke hati dan kita mengajak untuk netral. Semua harus clear, nol dan no untuk masalah mendukung salah satu calon,” jelasnya. (ndi/diy)